Lappung – Label akomodasi feodal hingga tudingan bagi-bagi kekuasaan yang belakangan santer diarahkan pada postur kabinet pemerintahan saat ini, dinilai menyimpang dari konteks sistem ketatanegaraan.
Kritik-kritik tersebut dianggap melompat pada kesimpulan tanpa membedah akar persoalan yang sebenarnya, yakni realitas sistem presidensial multipartai di Indonesia.
Baca juga : Langkah Tegas Presiden Prabowo di Sumatera: Mengembalikan Keseimbangan Lingkungan dan Keadilan
Penilaian ini disampaikan oleh Eksponen 98, Mahendra Utama, dalam keterangannya, Rabu, 21 Januari 2026.
Ia menyoroti maraknya penggunaan logika yang keliru atau logical fallacy dalam diskursus publik terkait kebijakan strategis pemerintah, mulai dari penyusunan kabinet hingga program prioritas.
“Banyak pihak terjebak pada premis yang cacat. Seolah-olah karena kita menganut sistem presidensial,
“Presiden bisa jalan sendiri tanpa dukungan parlemen. Padahal realitas politiknya tidak sehitam-putih itu,” tegas Mahendra.
Dilema Presidensial Multipartai
Menurut Mahendra, fragmentasi politik yang tinggi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memaksa setiap presiden terpilih untuk bersikap realistis.
Tidak adanya partai mayoritas tunggal membuat pembentukan koalisi besar menjadi sebuah keniscayaan, bukan sekadar keinginan politik.
Ia menjelaskan bahwa tanpa dukungan legislatif yang kuat, pemerintahan rentan mengalami kebuntuan (gridlock).
Program-program strategis hingga pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa terhambat jika perahu koalisi tidak cukup besar untuk mengamankan suara di parlemen.
“Mengkritik kabinet besar tanpa melihat penyebab utamanya yaitu sistem multipartai kita adalah kekeliruan dalam membaca sebab-akibat.
“Presiden butuh stabilitas untuk menjamin checks and balances tetap berjalan efektif, bukan sekadar bagi-bagi kursi,” urainya.
Jebakan Dikotomi Palsu Program Prioritas
Selain isu struktur pemerintahan, Mahendra juga menyoroti pola kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis yang dinilainya kerap membenturkan dua hal yang sebenarnya bisa berjalan beriringan.
Baca juga : Prabowo Beri Mandat Tempur BP3R ke Fahri Hamzah
Ia menyebut hal ini sebagai false dichotomy atau dikotomi palsu.
Publik sering digiring pada pilihan semu, memilih bantuan langsung (makan gratis) atau pemberdayaan struktural (petani/nelayan).
“Logikanya dipatahkan seolah kalau pilih A, pasti mengorbankan B. Padahal spektrum kebijakan itu luas.
“Mengatasi stunting hari ini dengan makan bergizi tidak serta-merta menghentikan agenda reforma agraria jangka panjang.
“Keduanya adalah strategi komprehensif, bukan pilihan yang saling mematikan,” jelas Mahendra.
Sentimen Utang dan Ketakutan Berlebih
Terkait kekhawatiran soal pembengkakan anggaran, Mahendra meminta para pengkritik untuk tidak terburu-buru melakukan generalisasi (hasty generalization).
Ia optimis, ruang fiskal Indonesia masih mampu menopang program tersebut melalui intensifikasi pajak, optimalisasi aset, dan efisiensi pos anggaran lain, tanpa harus serta-merta memvonis negara akan bangkrut karena utang.
Ia juga menepis anggapan bahwa program berskala masif ini otomatis akan dikuasai korporasi besar dan mematikan ekonomi rakyat (slippery slope fallacy).
“Pemerintah sudah punya skema pelibatan UMKM dan koperasi desa.
“Jangan sampai ketakutan-ketakutan yang belum terbukti justru menghambat program yang dampaknya langsung dirasakan rakyat,” imbuhnya.
Tak lupa, Mahendra pun mengajak publik untuk merawat demokrasi dengan kritik yang berkualitas.
Baginya, kritik yang idealis sah-sah saja, namun harus tetap berpijak pada data dan logika yang lurus.
“Mari kita awasi dengan nalar yang jernih. Kritik itu vitamin demokrasi, tapi harus konstruktif dan solutif, bukan sekadar menyerang dengan logika yang bengkok,” pungkas Mahendra.
Baca juga : Swasembada sebagai Syarat Mutlak Kedaulatan: Membaca Arah Kompas Prabowo Subianto
