Lappung – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan 2 kadernya, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, dari keanggotaan Fraksi NasDem di DPR RI.
Keputusan ini berlaku efektif per 1 September 2025, menyusul serangkaian pernyataan kontroversial keduanya yang memicu kemarahan publik.
Baca juga : Aliansi Lampung Melawan Panggil Ribuan Massa Turun ke Jalan
Langkah itu diumumkan melalui siaran pers resmi yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Surya Paloh dan Sekjen Hermawi Taslim pada Minggu, 31 Agustus 2025.
Dalam rilis tersebut, NasDem menegaskan bahwa aspirasi dan suara rakyat harus menjadi acuan utama dalam setiap perjuangan politik partai.
“Keputusan ini merupakan respons cepat partai atas dinamika yang berkembang di tengah masyarakat. Aspirasi publik adalah pedoman kami,” demikian kutipan dari siaran pers tersebut.
Penonaktifan ini dipicu oleh komentar Ahmad Sahroni yang menyebut rakyat “tolol” jika ingin membubarkan DPR, serta pernyataan Nafa Urbach di media sosial yang dinilai menyinggung sensitivitas publik.
Kedua pernyataan tersebut dengan cepat menjadi viral dan menuai gelombang kritik tajam yang dialamatkan kepada para wakil rakyat.
Baca juga : Dari Kekacauan Agustus Menuju September Kondusif
Pemerhati politik dan Eksponen 1998, Mahendra Utama, menilai keputusan yang diambil Surya Paloh ini sebagai sebuah langkah berani yang patut diapresiasi.
Menurutnya, tindakan ini menunjukkan kepemimpinan yang responsif di saat kepercayaan publik terhadap parlemen berada di titik terendah.
“Di tengah arus kritik tajam terhadap elite, langkah NasDem ini adalah sinyal kuat bahwa partai politik masih bisa berpihak pada rakyat,” ujar Mahendra, Minggu, 31 Agustus 2025.
“Ini bukan sekadar kalkulasi politik internal, tetapi bentuk tanggung jawab moral kepada publik,” tambahnya.
Bola Panas di Tangan Partai Lain
Mahendra Utama menambahkan, langkah NasDem ini seharusnya menjadi preseden dan teladan bagi partai politik lainnya yang kadernya juga kerap menuai sorotan.
Ia secara spesifik menyoroti Partai Amanat Nasional (PAN) yang beberapa legislatornya, seperti Eko Patrio dan Uya Kuya, dinilai sering mengeluarkan pernyataan yang kurang sensitif.
Baca juga : Untuk Affan Kurniawan, Yang Terbaring di Aspal Jakarta
“NasDem telah menunjukkan jalan. Sekarang bola ada di tangan partai lain, khususnya PAN di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan,” tegas Mahendra.
“Publik menunggu, apakah PAN berani mengambil sikap tegas seperti NasDem untuk meredam kemarahan publik, atau memilih diam?,” katanya lagi.
Menurutnya, keberanian menindak kader populer demi menjaga marwah institusi adalah cerminan dari kedewasaan demokrasi.
Mahendra membandingkan fenomena ini dengan praktik di negara lain di mana akuntabilitas politik dijunjung tinggi.
“Ini bukan hal baru. Di Inggris, Kanada, hingga Jepang, anggota parlemen yang terbukti melanggar etika atau memicu kemarahan publik segera ditindak oleh partainya.
“Partai Konservatif di Inggris pada 2020 dan Partai Liberal di Kanada pada 2015 pernah memecat anggotanya. Ini soal menjaga kepercayaan,” jelasnya.
Pada akhirnya, Mahendra menyimpulkan bahwa politik adalah ruang pengabdian, bukan sekadar panggung untuk mencari popularitas.
“Jika rakyat marah, partai wajib mendengar dan bertindak. Mengabaikan suara rakyat hanya akan memperlebar jurang ketidakpercayaan yang merugikan demokrasi itu sendiri,” pungkasnya.
Baca juga : Jakarta Berguncang, Daerah Bergejolak
