Lappung – Provinsi Lampung mencatatkan sebuah fenomena ekonomi yang langka, di mana sektor pendidikan untuk pertama kalinya mengalami deflasi tajam hingga 15,10 persen secara tahunan (year-on-year).
Kebijakan strategis Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam menghapus uang komite sekolah disebut menjadi pemicu utama penurunan biaya pendidikan yang signifikan ini.
Baca juga : APBD 2026 Lampung Fokus 3 Sektor: Ekonomi, Jalan, dan Pendidikan Gratis
Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2025, indeks harga kelompok pendidikan di Lampung merosot dari 108,59 pada Agustus 2024 menjadi 92,19.
Penurunan paling drastis terjadi pada subkelompok pendidikan menengah (SMA/SMK), yang biayanya anjlok hingga 51,23 persen.
Kondisi ini membuat sektor pendidikan, yang biasanya menjadi penyumbang inflasi, kini justru menjadi motor pengendali laju inflasi daerah.
Secara keseluruhan, kelompok pendidikan menyumbang deflasi sebesar 0,98 persen terhadap total inflasi Lampung yang tercatat hanya 1,05 persen (y-on-y).
Kontras dengan Data Nasional
Fenomena deflasi pendidikan di Lampung ini sangat kontras dengan kondisi di tingkat nasional.
Pada periode yang sama, BPS mencatat kelompok pendidikan secara nasional justru mengalami inflasi sebesar 1,43 persen.
Artinya, ketika sebagian besar daerah di Indonesia menghadapi kenaikan biaya pendidikan, Lampung berhasil bergerak berlawanan arus dengan meringankan beban biaya sekolah secara masif bagi masyarakatnya.
Baca juga : Satu-satunya dari Lampung, SMAS Al Kautsar Masuk Jajaran Elite Pendidikan Indonesia
Selain jenjang menengah, subkelompok pendidikan dasar dan anak usia dini di Lampung juga mengalami deflasi sebesar 1,77 persen.
Sementara itu, inflasi di Lampung masih disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang naik 4,12 persen, terutama dipicu oleh harga komoditas seperti bawang merah, beras, dan tomat.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menilai bahwa kebijakan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal yang menghapus pungutan komite sekolah menjadi faktor kunci keberhasilan ini.
Baca juga : Darurat Pendidikan, 34 Persen Warga Lampung Barat Tak Tuntas Pendidikan Dasar
“Keberhasilan menghadirkan deflasi pada sektor pendidikan menjadi simbol kehadiran pemerintah provinsi yang berpihak pada masyarakat.
“Kebijakan Bapak Gubernur ini dampaknya nyata dan dirasakan langsung,” ujar Ganjar saat dikonfirmasi, Kamis, 4 September 2025.
Menurutnya, efektivitas subsidi pendidikan seperti dana BOS, beasiswa daerah, serta program penghapusan iuran terbukti mampu meringankan beban pengeluaran rumah tangga secara signifikan.
“Dengan turunnya biaya pendidikan, daya beli masyarakat meningkat.
“Dana yang sebelumnya dialokasikan untuk sekolah kini dapat dialihkan ke kebutuhan pokok lain. Secara makro, ini ikut menekan inflasi Lampung,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Lampung berharap kebijakan ini dapat menjadi model pembangunan sumber daya manusia jangka panjang, di mana akses pendidikan berkualitas dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Baca juga : BPKP: Lampung Peringkat 4 Korupsi Pendidikan
Lappung Media Network