Lappung – Pendidikan di Pesisir Barat mayoritas lulusan SD dan hanya 0,006 persen bergelar doktor.
Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, mencatatkan potret pendidikan yang memprihatinkan pada 2024.
Baca juga : Jejak Karir Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay: Dari Penyidik KPK ke Kapolresta Bandarlampung
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), jumlah penduduk di kabupaten ini mencapai 175.770 jiwa.
Namun, hanya 3,56 persen yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi.
Mayoritas penduduk Pesisir Barat merupakan lulusan tingkat pendidikan dasar.
Sebanyak 25,25 persen atau sekitar 44.370 jiwa hanya menyelesaikan pendidikan di tingkat SD, sedangkan lulusan SMP mencapai 15,62 persen atau 27.460 jiwa.
Lulusan SMA mendominasi jenjang pendidikan dengan proporsi 16,6 persen atau 29.170 jiwa.
Di sisi lain, jumlah penduduk yang berhasil menamatkan pendidikan tinggi sangat rendah.
Penduduk yang menamatkan pendidikan D1 dan D2 hanya 0,35 persen (615 jiwa), sedangkan D3 sebanyak 0,6 persen (1.060 jiwa).
Baca juga : BRCC Buka Jalan Pemuda Lampung ke Tiongkok: Kuliah, Magang, dan Karir Global
Penduduk berpendidikan sarjana (S1) berjumlah 4.368 jiwa atau 2,49 persen, sementara lulusan pascasarjana (S2) hanya 198 jiwa atau 0,11 persen.
Ironisnya, penduduk bergelar doktor (S3) hanya 10 jiwa atau 0,006 persen dari total populasi.
Yang lebih memprihatinkan, sebanyak 10,11 persen penduduk atau sekitar 17.780 jiwa belum menyelesaikan pendidikan dasar (SD).
Sementara itu, 28,87 persen atau 50.740 jiwa tidak atau belum pernah mengenyam pendidikan formal.
Pendidikan di Pesisir Barat: Mayoritas Lulusan SD Hanya 0,006 Persen Bergelar Doktor
Rendahnya tingkat pendidikan di Pesisir Barat menyoroti kesenjangan akses pendidikan yang masih menjadi persoalan serius.
Minimnya sarana dan prasarana pendidikan di daerah terpencil diduga menjadi salah satu penyebab utama kondisi ini.
Selain itu, faktor ekonomi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan turut berkontribusi pada tingginya jumlah penduduk yang tidak melanjutkan pendidikan.
Baca juga : Pesan Ahmad Muzani: Lampung Harus Jadi Contoh Integritas, Bukan Korupsi
“Peningkatan akses pendidikan harus menjadi prioritas pemerintah daerah, provinsi hingga pusat.
“Program beasiswa, pembangunan sekolah, dan pelatihan bagi tenaga pendidik harus segera diperluas agar kesenjangan ini dapat diminimalkan,” ujar Albert, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung asal Pesisir Barat, Selasa, 21 Januari 2024.
Peluang Perubahan
Meski situasi ini terlihat suram, upaya perbaikan masih dapat dilakukan.
Program-program seperti pendidikan inklusif, beasiswa bagi anak dari keluarga kurang mampu, dan peningkatan fasilitas sekolah di wilayah terpencil dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki situasi.
Pemerintah dan masyarakat Pesisir Barat perlu bekerja sama untuk menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama.
Dengan meningkatkan kualitas dan akses pendidikan, diharapkan generasi mendatang mampu berkontribusi lebih besar dalam pembangunan daerah dan menciptakan perubahan positif bagi masyarakat Pesisir Barat.
Baca juga : Tata Kelola Ijazah Dikritisi, Disdikbud Lampung Diminta Perkuat Pengawasan
