Pj Gubernur Lampung Diminta Fokus Kerja, Bukan Bongkar Pasang Jabatan

Lappung – Pj Gubernur Lampung diminta fokus kerja bukan bongkar pasang jabatan.

Penjabat (Pj) Gubernur Lampung, Samsudin, kembali menjadi sorotan publik setelah serangkaian mutasi jabatan di lingkungan pemerintahan daerah.

Baca juga : Pj Gubernur Lampung Kukuhkan 4 Pjs dan 1 Plt Bupati

Langkah bongkar pasang jabatan yang dilakukan selama masa politik ini memicu kecurigaan dan kritik tajam dari berbagai kalangan.

Salah satunya datang dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AKAR Lampung.

Yang mendesak agar Pj Gubernur lebih fokus pada kerja nyata yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, bukan sibuk melakukan mutasi jabatan.

Ketua DPP AKAR Lampung, Indra Mustain, menilai kebijakan mutasi jabatan di tengah masa politik sensitif seperti ini bisa memicu spekulasi adanya kepentingan tertentu.

“Mutasi jabatan tanpa alasan yang jelas dan mendadak di tengah persiapan Pilkada seperti ini, sangat rentan disalahartikan.

“Artinya ini sebagai langkah untuk mengamankan posisi atau kepentingan politik tertentu,” ujar Indra, Minggu, 13 Oktober 2024.

Ia menekankan pentingnya menjaga netralitas birokrasi selama masa politik.

Baca juga : JMSI Lampung Desak Pj Gubernur Pilih Kepala OPD Kompeten

Menurut Indra, keputusan untuk melakukan rotasi jabatan di tengah masa yang rentan dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang seharusnya netral dan profesional.

Ganggu Kualitas Pelayanan Publik

Selain menyoroti potensi konflik kepentingan, Indra juga mengkhawatirkan dampak mutasi jabatan terhadap pelayanan publik.

Para pejabat yang baru dilantik membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab baru.

Dan, dikhawatirkan dapat menghambat proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan program kerja.

“Pelayanan publik bisa terganggu ketika pejabat baru belum sepenuhnya memahami tugasnya.

“Ini akan berdampak pada kelancaran roda pemerintahan dan, tentu saja, masyarakat yang paling merasakan dampaknya,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menyarankan agar Pj Gubernur Lampung fokus pada upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat program-program yang sudah berjalan.

Ketimbang sibuk mengurusi pergantian jabatan di tengah masa politik.

Desakan Transparansi

DPP AKAR Lampung juga menuntut adanya transparansi dalam setiap keputusan mutasi jabatan.

Baca juga : Ahli Hukum Olahraga Dilantik Jadi Pj Gubernur Lampung

Indra menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui alasan di balik kebijakan tersebut agar tidak muncul dugaan negatif yang dapat merusak citra pemerintahan.

“Transparansi adalah kunci untuk mencegah kecurigaan dan spekulasi. Jika mutasi ini memang diperlukan, masyarakat harus diberi penjelasan yang jelas dan rinci tentang alasan di balik keputusan tersebut.

“Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah munculnya praktik-praktik koruptif atau kolusi,” ujar Indra.

Pj Gubernur Lampung Diminta Fokus Kerja Bukan Bongkar Pasang Jabatan

DPP AKAR Lampung berharap Pj Gubernur Lampung mengutamakan kerja-kerja nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Indra menyoroti pentingnya memprioritaskan program-program pembangunan dan pelayanan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya dalam periode masa jabatan yang relatif singkat.

“Dengan waktu yang terbatas, sebaiknya fokus Pj Gubernur adalah bagaimana memperbaiki dan memperkuat program-program yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Jangan hanya sibuk mengurus urusan internal birokrasi,” tegasnya.

DPP AKAR Lampung juga mendesak Pj Gubernur untuk tidak melakukan lagi mutasi jabatan sebelum proses Pilkada selesai.

Hal itu demi menjaga stabilitas pemerintahan dan menghindari kecurigaan konflik kepentingan yang bisa menggerus kepercayaan publik.

“Untuk menjaga netralitas dan kepercayaan masyarakat, kami meminta agar tidak ada lagi rolling jabatan sampai Pilkada selesai.

“Jangan sampai kebijakan seperti ini justru memperburuk citra pemerintahan di mata rakyat,” tandas Indra Mustain.

Baca juga : Mulyadi Irsan Jadi Pj Bupati Tanggamus