Lappung – DPRD Lampung menawarkan solusi ke pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran di Bumi Ruwa Jurai.
Hal ini berdasarkan data Disnaker Lampung bersifat reguler sampai dengan bulan Februari kemarin angka pengangguran mencapai 209.091 jiwa.
Capaian ini menyebabkan Lampung menduduki peringkat terendah nomor dua di Sumatera.
Oleh karena itu, untuk mengatasi persoalan itu, Komisi V DPRD Lampung menawarkan beberapa saran kepada pemprov.
Pertama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Lampung mesti menaikan Bosda.
“Ini demi mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk membayar uang sekolah,” kata Anggota Komisi V DPRD Lampung Deni Ribowo, Selasa (26/10/2021).
“Paling tidak 50 persen lah dari jumlah murid. Kalau sekarang kan SMA cuman 5 persen, sementara SMK 7 persen,” kata dia.
Saran kedua, pihaknya menyarankan agar bekerja sama dengan APINDO untuk
mengkomunikasikan cara menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja baru.
“Ketegasan dari disnaker inilah diharapkan menjadi solusi. karena ini salah satu program Gubernur dan wakilnya untuk mengentaskan angka kemiskinan di Lampung,” kata dia.
Pihaknya juga tengah menggodok peraturan daerah untuk menyerap lapangan kerja.
“Kita sedang menyiapkan perda, bagaimana menyerap lapangan kerja. Perda ini sedang kita evaluasi,” kata dia.
Lappung Media Network