LAPPUNG – BPN Kabupaten Banyuasin menyerahkan sertifikat elektronik hak pakai atas nama Kepolisian Republik Indonesia kepada Polres Banyuasin, pada Selasa, 15 Juli 2025.
Sertifikat tersebut digunakan untuk pengamanan aset negara berupa tanah yang menjadi lokasi kantor Polsek Sungsang.
Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Banyuasin, Dhona Fiermansyah, S.ST., M.M., QRMP, didampingi Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, kepada Kapolres Banyuasin AKBP Ruri Prastowo, S.H., S.I.K., M.I.K., di ruang kerja Kapolres.
Kabag Logistik Polres Banyuasin turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Baca juga: 418 KK Terancam, Bupati dan BPN Lampung Timur Dinilai Tak Serius Ungkap Mafia Tanah
Dhona Fiermansyah menyampaikan, sertifikasi aset tanah milik negara (Barang Milik Negara/BMN) merupakan langkah penting dalam upaya perlindungan aset dari potensi sengketa atau penyalahgunaan.
Sertifikasi BMN adalah bentuk pengamanan hukum terhadap aset negara.
Dengan adanya sertifikat, kepemilikan tanah menjadi sah dan terlindungi dari klaim pihak ketiga.
”Ini juga mempermudah pengelolaan dan pemanfaatan aset untuk kepentingan publik,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi antara BPN Kabupaten Banyuasin dan Polres Banyuasin telah terjalin baik.
Baca juga: Kejar Kinerja Unggul, Mitratani Dua Tujuh Sambut Manajemen Baru
Terutama, dalam mendukung program-program strategis nasional.
Seperti, pembangunan Jalan Tol Palembang – Betung dan penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan.
Koordinasi yang intens sangat dibutuhkan mengingat luas wilayah Banyuasin mencapai 12.250 km².
”Pendampingan dari kepolisian juga sangat diperlukan dalam penanganan sengketa lahan yang melibatkan masyarakat dan perusahaan perkebunan,” jelasnya.
Sementara itu, Kapolres Banyuasin AKBP Ruri Prastowo mengapresiasi langkah BPN Kabupaten Banyuasin dalam mendukung pengamanan aset Polri.
”Kami mengapresiasi kerja keras BPN Banyuasin,” kata Ruri Prastowo.
Baca juga: Stop Sembunyikan Wajah, KPK Usul Tahanan Korupsi Tampil Tanpa Masker
Sinergi sudah terjalin ini harus terus dijaga demi mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Banyuasin.
Pensertifikatan aset negara, menurut Kapolres, merupakan bentuk kolaborasi nyata antarinstansi.
”Cara ini dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel,” pungkas Ruri Prastowo di depan jajaran BPN Kabupaten Banyuasin.
Lappung Media Network