Lappung – DPMPT Tubaba warning tiyuh soal alokasi dana desa.
Dalam langkah untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi penggunaan dana desa (DD), Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) mengambil keputusan untuk memperketat alokasi DD pada Tahun 2024.
Baca juga : Cak Imin Menang Dana Desa Rp5 Miliar
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Tiyuh (DPMPT), Sofiyan Nur, menjelaskan langsung soal ini, pasca mendapat petunjuk dari Kejari Tubaba.
Menurut Sofiyan Nur, perubahan signifikan terkait penggunaan DD mencakup larangan penggunaan dana.
Seperti kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) dan pembangunan kantor kepala tiyuh.
“Tiyuh tidak diizinkan menggunakan DD untuk kegiatan bimtek kepala tiyuh atau pembangunan kantor kepala tiyuh, balai tiyuh, atau tempat ibadah,” ujarnya, Kamis, 23 November 2023.
Baca juga : Buronan Korupsi Dana Desa Braja Sakti Tertangkap, 4 Bulan Sembunyi di Kalteng
Satu-satunya pengecualian diberikan kepada tiyuh adalah yang berstatus desa Mandiri.
Mereka diperbolehkan menggunakan DD untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor kepala tiyuh atau balai tiyuh.
Dengan batasan maksimal 10 persen dari total pagu anggaran.
Keputusan ini diambil melalui musyawarah tiyuh dan diikuti dengan berita acara keputusan musyawarah tiyuh.
“Juga mencakup larangan penggunaan DD untuk kegiatan bimtek pada tahun anggaran 2024.
“Hal itu bertujuan untuk memfokuskan dana desa pada kebutuhan prioritas yang lebih mendesak,” ungkapnya.
Salah satu poin penting dari perubahan alokasi DD adalah penekanan pada program pencegahan dan penurunan stunting.
Baca juga : 2 Mantan Kepala Kampung di Waykanan Diciduk Polisi, Diduga Korupsi Dana Desa
Sofiyan Nur mengungkapkan harapannya untuk mengurangi tingkat stunting dari 16 persen menjadi di bawah 10 persen pada tahun 2024.
“Fokus program ini sesuai dengan arahan Dirjen Kementerian Desa.
“Mencakup penanganan kemiskinan ekstrim, ketahanan pangan, pencegahan dan penanganan stunting, pengembangan ekonomi desa, dan dana operasional tiyuh,” jelasnya.
DPMPT Tubaba Warning Tiyuh Soal Dana Desa
Untuk memberikan panduan lebih rinci terkait penggunaan DD, Sofiyan Nur merujuk pada Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023.
“Rincian prioritas penggunaan dana desa telah diatur dengan jelas dalam peraturan tersebut.
“Kami mengajak semua pihak terkait untuk memahami dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan,” tambahnya.
Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana desa.
Tetapi juga memberikan dampak positif yang lebih besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.
Baca juga : 91 Kepala Desa Terpilih di Lampung Utara Dilantik, Ardian Tekankan Soal Ini
Lappung Media Network