Kantor Pertanahan Kota BPN Bima Gencarkan Reforma Agraria

LAPPUNG – Kantor Pertanahan Kota Bima menggelar sosialisasi program strategis Reforma Agraria pada Rabu, 17 September 2025.

Acara yang berlangsung di Kelurahan Oi Fo’o, Kecamatan Rasanae Timur ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk membangun ekonomi masyarakat melalui penataan tanah.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Bima, Hodidjah, membuka langsung kegiatan yang melibatkan Dinas Koperasi dan Perdagangan (Koperindag) Kota Bima, Dinas Pertanian, dan perwakilan dari perbankan.

“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan Reforma Agraria,” ujar Hodidjah.

Menurutnya, pemerintah perlu menggandeng instansi lain yang memiliki kewenangan dan kompetensi teknis untuk memberikan pendampingan optimal kepada masyarakat.

Reforma Agraria: Penataan Aset dan Akses untuk Kemakmuran

Hodidjah menjelaskan bahwa Reforma Agraria berfokus pada penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan. Program ini memiliki dua pilar utama, yaitu penataan aset dan penataan akses.

“Penataan aset melegalkan kepemilikan tanah masyarakat, memberikan kepastian hukum melalui sertifikat tanah. Sementara itu, penataan akses bertujuan membuka jalan bagi masyarakat untuk mengakses sumber-sumber ekonomi,” jelasnya.

Manfaat Nyata Reforma Agraria

Setelah kepemilikan tanah resmi, pemerintah dan pihak terkait membantu masyarakat mengembangkan usaha mereka.

Dukungan ini berwujud bantuan langsung seperti pupuk, bibit, dan alat pertanian, hingga memberikan akses permodalan dan pendampingan usaha.

Dengan demikian, sertifikat tanah yang diterima masyarakat mempunyai nilai tambah yang meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

“Secara lebih luas, Reforma Agraria berperan penting dalam menciptakan sumber kemakmuran baru yang berbasis agraria,” kata Hodidjah.

Ia berharap, program ini menciptakan lapangan kerja dan membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif.

Keberhasilan program ini bergantung pada kolaborasi erat antara pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat, BUMN/swasta, dan media.

“Melalui kerja sama ini, target meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan dapat tercapai,” tutur Hodidjah.