Kepuasan 83 Persen: Antara Panen Padi dan Utang Infrastruktur Mirza-Jihan

Lappung – Pemerhati Pembangunan Lampung, Mahendra Utama, menyoroti kinerja pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlaela (Mirza-Jihan) menjelang akhir tahun 2025.

Meski mencatatkan tingkat kepuasan publik yang fantastis mencapai 83,67 persen pada 100 hari pertama kerja sejak dilantik 20 Februari 2025, Mahendra mengingatkan adanya utang besar yang harus segera dilunasi di tahun kedua, yakni realisasi infrastruktur.

Baca juga : Potret Buram Infrastruktur, Aduan Warga Soal Jalan di Lampung Naik 100 Kali Lipat

Menurut Mahendra, tingginya kepercayaan publik saat ini didorong oleh keberhasilan pasangan tersebut dalam menepati janji kampanye di sektor pertanian yang berdampak langsung pada ekonomi masyarakat.

“Fokus mereka pada perut rakyat sangat terasa dampaknya.

“Stabilisasi harga gabah yang mendekati Rp6.500 per kilogram dan produksi padi yang hampir menyentuh 3,5 juta ton menjadi kunci tingginya kepuasan publik,” ujar Mahendra Utama dalam keterangannya, Minggu, 14 Desember 2025.

Skema KPBU

Kendati sektor pangan moncer, Mahendra memberikan catatan kritis terkait perbaikan infrastruktur jalan.

Hingga Desember 2025, tercatat baru sekitar 250 kilometer jalan provinsi yang berhasil diperbaiki.

Mahendra menyoroti belum berjalannya skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang digadang-gadang menjadi solusi pembiayaan infrastruktur secara masif.

“Ini bukan perkara sepele. Jika di tahun 2026 skema KPBU ini masih mandek, kepuasan publik yang 83 persen itu bisa turun drastis.

“Rakyat sudah terlanjur dijanjikan perbaikan jalan yang masif, dan mereka pasti menagih,” tegas Mahendra.

Baca juga : Ombudsman Lampung Kumpulkan 9 Kepala Daerah, Tagih Komitmen Bebas Korupsi Infrastruktur

Ia menilai, APBD Provinsi Lampung tidak akan cukup untuk membiayai perbaikan infrastruktur secara menyeluruh tanpa terobosan pembiayaan seperti KPBU.

Catatan untuk Wagub Jihan

Selain infrastruktur, Mahendra juga menyinggung peran Wakil Gubernur Jihan Nurlaela.

Inisiasi pelatihan untuk 15.000 perempuan dinilai sebagai langkah positif, namun Mahendra mendorong adanya terobosan yang lebih fundamental, terutama dalam penanganan stunting dan layanan dasar di daerah terpencil.

“Langkah Wagub sudah bagus, tapi masalah stunting butuh intervensi yang lebih dari sekadar program parsial,” imbuhnya.

3 Rekomendasi Krusial 2026

Agar momentum positif ini tidak hilang, Mahendra Utama menyarankan 3 langkah prioritas yang harus diambil Pemprov Lampung pada tahun 2026:

1. Akselerasi KPBU: Pemerintah harus memangkas birokrasi dan mempercepat proses legal agar proyek strategis segera dieksekusi.
2. Integrasi Big Data: Pemanfaatan data real time untuk memetakan keluarga miskin ekstrem dan stunting agar bantuan tepat sasaran.
3. Desentralisasi Kewenangan: Gubernur perlu mendelegasikan kewenangan strategis kepada Bupati/Wali Kota dengan indikator kinerja yang jelas agar pergerakan pembangunan lebih lincah.

“Tahun 2026 adalah ujian sesungguhnya. Apakah visi Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas bisa terealisasi, atau hanya berhenti di slogan. Eksekusi adalah kuncinya,” pungkas Mahendra.

Baca juga : Pesan AHY di Depan Ribuan Mahasiswa Unila: SDM dan Infrastruktur Harga Mati