KPK Didesak Ungkap Peran Anggota DPR RI Lampung dalam Kasus CSR BI

Lappung – KPK didesak ungkap peran anggota DPR RI asal Lampung dalam kasus CSR BI.

Massa dari Forum Muda Lampung (FML) menggelar aksi di depan Gedung KPK RI, menuntut penegakan hukum yang tegas terhadap dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI).

Baca juga : Kasus Lahan JTTS: Mantan Pasangan Reihana di Pilkada Bandarlampung Diperiksa KPK

Massa mendesak KPK untuk mengusut keterlibatan anggota DPR RI, khususnya dari Komisi XI periode 2019-2024 yang diduga terlibat dalam penyimpangan dana CSR tersebut.

Dalam aksi tersebut, nama-nama anggota DPR RI asal Lampung seperti Marwan Cik Hasan, Ella Siti Nuryanah, dan Ahmad Junaedy turut menjadi sorotan.

Ketua FML, Arfan ABP, menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan berhenti bersuara hingga dugaan korupsi ini diusut tuntas.

“Kami menuntut transparansi dan keadilan. Jangan ada yang kebal hukum. Jika mereka benar terlibat, mereka harus bertanggung jawab,” tegas Arfan, Rabu, 8 Januari 2025.

Menurutnya, korupsi dana CSR tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat.

Padahal, dana CSR seharusnya digunakan untuk kepentingan sosial dan mendukung pembangunan daerah, bukan dijadikan ladang korupsi.

Fokus pada Anggota DPR RI Lampung

Aksi ini mendapat perhatian karena secara khusus menyoroti anggota DPR RI asal Lampung yang menjadi bagian dari Komisi XI DPR RI.

Baca juga : Lampung Selatan Terima Hibah Toyota Vellfire Eks Zainuddin Hasan dari KPK

Komisi ini diketahui memiliki tanggung jawab dalam pengawasan keuangan negara, termasuk program CSR lembaga seperti BI.

“Sebagai wakil rakyat, mereka seharusnya menjadi contoh dalam integritas dan pengelolaan anggaran publik.

“Bukan justru mencoreng kepercayaan masyarakat Lampung,” tambah Arfan.

Seruan untuk KPK

FML juga menuntut KPK agar bertindak cepat dan transparan dalam menyelidiki kasus ini.

Mereka meminta agar lembaga antirasuah itu tidak terpengaruh oleh tekanan politik dan memastikan proses hukum berjalan tanpa pandang bulu.

“KPK harus menunjukkan keberanian dan independensinya.

“Jangan sampai kasus ini berhenti di tengah jalan karena intervensi dari pihak tertentu,” ujar salah satu peserta aksi.

Baca juga : Unila Bukan Satu-satunya: KPK Temukan Indikasi Korupsi di 2 PTN Jateng

Dukungan Publik 

Selain mendesak KPK, FML juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif mengawasi penggunaan dana CSR.

Mereka menilai bahwa keterlibatan masyarakat dapat menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan dana yang seharusnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.

“Kami tidak ingin kasus seperti ini terus berulang. Masyarakat harus terlibat dan bersikap kritis terhadap anggaran publik, termasuk dana CSR,” kata Arfan.

KPK Didesak Ungkap Peran Anggota DPR RI Lampung dalam Kasus CSR BI

Diketahui, aksi massa yang berlangsung damai ini diwarnai dengan orasi, pembentangan spanduk, dan pembacaan pernyataan sikap.

Dalam aksinya, FML menyampaikan harapan agar KPK menjadikan kasus ini sebagai momentum untuk memperbaiki citra lembaga legislatif.

Hingga memastikan bahwa tidak ada tempat bagi korupsi di Indonesia.

Baca juga : Kasus Korupsi Bengkulu: KPK Periksa Gubernur Rohidin Mersyah di Polresta